Melchior Vito Karyadi

Memprihatinkannya Negaraku Saat Ini

Indonesia, negeri yang dibangun di atas prinsip demokrasi dan Pancasila, kini menghadapi tantangan besar yang mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Dari demonstrasi yang terus berlangsung sejak pengesahan RUU TNI (20 Maret 2025), wacana RUU POLRI, hingga meningkatnya kekhawatiran akan kembalinya era otoritarianisme, situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah Indonesia sedang bergerak mundur?

Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi

Gelombang demonstrasi yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia telah menarik perhatian dunia. Beberapa media asing bahkan telah mengeluarkan peringatan perjalanan (travel advisory) yang menyatakan bahwa Indonesia tidak aman dikunjungi. Hal ini tentu berdampak besar terhadap ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan investasi.

  • Sektor pariwisata terpukul: Wisatawan asing membatalkan kunjungan, menyebabkan kerugian bagi bisnis perhotelan, restoran, dan UMKM yang bergantung pada sektor ini.

  • Investor semakin berhati-hati: Ketidakpastian politik dan keamanan yang tidak stabil dapat menyebabkan modal asing keluar dari Indonesia (capital outflow), yang berdampak langsung pada pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG.

  • Penurunan daya saing ekonomi: Jika situasi ini terus berlanjut, peringkat kredit Indonesia bisa menurun, meningkatkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan pelaku usaha.

Indonesia pernah mengalami krisis moneter 1998, resesi global 2008, dan tekanan inflasi 2015. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk meredakan ketegangan politik dan menciptakan stabilitas ekonomi, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis serupa dalam lima tahun ke depan.

Ancaman Kembalinya Otoritarianisme

Salah satu kekhawatiran terbesar saat ini adalah semakin kuatnya peran TNI dan POLRI dalam urusan sipil, serta minimnya kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Jika TNI, POLRI, dan DPR bersatu tanpa adanya keseimbangan kekuasaan, maka masyarakat sipil bisa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

1. Demokrasi Bisa Melemah

  • Jika kebebasan pers dan hak berpendapat ditekan, maka kita akan kembali ke era di mana informasi dimonopoli oleh pemerintah.

  • Jika DPR tidak lagi berfungsi sebagai pengawas eksekutif, maka kebijakan bisa dibuat tanpa mempertimbangkan suara rakyat.

2. Krisis Sosial Bisa Terjadi

  • Jika masyarakat terus merasa hak-haknya dirampas, maka perlawanan sipil bisa meningkat, yang berpotensi menyebabkan bentrokan dengan aparat keamanan.

  • Jika terjadi represi berlebihan, maka kemungkinan munculnya gerakan perlawanan bawah tanah atau bahkan konflik yang lebih besar menjadi nyata.

3. Indonesia Bisa Terisolasi Secara Internasional

  • Jika pemerintah semakin represif, negara-negara demokratis bisa memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Indonesia.

  • Hubungan dagang dengan mitra utama seperti AS, Uni Eropa, dan Australia bisa terganggu, yang akan semakin memperparah kondisi ekonomi.

Apakah Indonesia Akan Kembali ke Orde Baru?

Secara teori, Indonesia bisa kembali ke sistem seperti Orde Baru jika militer dan pemerintah menguasai penuh jalannya negara tanpa pengawasan rakyat. Namun, ada beberapa faktor yang bisa mencegah hal ini terjadi:

  • Masyarakat yang lebih kritis: Tidak seperti pada masa Orde Baru, masyarakat kini lebih sadar akan hak-haknya dan berani bersuara.

  • Tekanan internasional: Negara-negara demokratis akan terus memantau dan menekan pemerintah agar tetap menghormati demokrasi.

  • Sistem politik yang lebih terbuka: Meskipun ada upaya mengendalikan kebijakan, sistem pemilihan langsung masih memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan.

Kesimpulan: Apa yang Harus Kita Lakukan?

Situasi Indonesia saat ini memang memprihatinkan. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta potensi meningkatnya otoritarianisme, menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Namun, kita masih memiliki harapan.

Sebagai warga negara, kita harus tetap aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, menjaga kebebasan pers, dan tidak tinggal diam saat melihat tanda-tanda otoritarianisme. Indonesia adalah milik rakyat, bukan segelintir elite penguasa.

Pertanyaannya sekarang: Apakah kita akan melawan jika tanda-tanda otoritarianisme semakin nyata, atau malah membiarkannya terjadi?

Referensi

  1. "RUU TNI Disahkan, Gelombang Demonstrasi Meluas" - (https://www.mediaindonesia.com/politik/ruu-tni-disahkan-gelombang-demo-meluas)

  2. "Investor Ragu, Rupiah Terus Melemah" - (https://www.bisnis.com/ekonomi-investor-ragu-rupiah-melemah)

  3. "Media Asing: Indonesia Tidak Aman untuk Dikunjungi" - (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-tidak-aman-travel-warning)

  4. "Sejarah Krisis Ekonomi Indonesia: 1998, 2008, 2015" - (https://www.kompas.com/ekonomi/sejarah-krisis-ekonomi-indonesia)

  5. "RUU POLRI dan Potensi Dampaknya terhadap Masyarakat" - (https://www.cnnindonesia.com/politik/ruu-polri-dan-dampaknya)

Powered by wisp

3/25/2025
© Melchior Vito Karyadi 2025 |Support Me!